PPKs

MASALAH PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN

KESEJAHTERAAN SOSIAL

KONDISI UMUM

Pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia saat ini menunjukkan hasil yang lebih

baik, meskipun masih menghadapi berbagai permasalahan sosial seperti kemiskinan,

ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterpencilan, penyalahgunaan napza, korban

tindak kekerasan dan korban bencana alam, serta bencana sosial. Permasalahan tersebut

perlu penanganan secara komprehensi dan berkelanjutan, agar tidak memperburuk kondisi

kemiskinan struktural, perilaku anti sosial, kondisi disharmoni, kerawanan sosial dan tindak

kejahatan yang akan menjadi pemicu terjadinya disintegrasi sosial.Hal ini secara potensial

akan mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, dan pada akhirnya akan

menjadi beban sosial masyaraka dan pemerintah yang membutuhkan biaya pembangunan

yang lebih besar.

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa

ada sebagian warga negara yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri dan

hidup dalam kondisi kemiskinan.Mereka umumnya mengalami hambatan fungsi sosial

dalam hidup bermasyarakat, kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dasar dan

tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Dalam hal ini, yang dihadapi oleh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah belum terpenuhinya pelayanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, sandang, pangan, papan dan kebutuhan dasar lainnya. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS membutuhkan

pengelolaan tersendiri, karena jangkauan dan populasi sasaran yang luas membutuhkan

koordinasi dan kemitraan dalam pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar.Oleh karena itu,

diperlukan upaya peningkatan fungsi-fungsi sosial penyandang masalah kesejahteraan

sosial melalui pendekatan dan intervensi profesi pekerjaan sosial sehingga PMKS dapat

ditingkatkan fungsi sosialnya agar mampu mengakses pelayanan sosial dasar.

Keterbatasan kemampuan pemerintah dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial

telah mendorong bergesernya paradigma pembangunan kesejahteraan sosial dengan lebih

mengefektifkan sistem perlindungan sosial melalui pelayanan rehabilitasi sosial, bantuan

dan jaminan sosial serta program kompensasi bagi masyarakat miskin yang terkena dampak

negatif dari berbagai kebijakan ekonomi

Dalam rangka mengatasi permasalahan sosial, pemerintah telah menyelenggarakan

pelayanan kesejahteraan sosial yang berkualitas dan produktif sehingga dapat

meningkatkan kapabilitas, harkat, martabat dan kualitas hidup penyandang masalah

kesejahteraan sosial, mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat,

mengembangkan sistem perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial, serta memperkuat

ketahanan sosial bagi setiap warga negara agar tidak mengalami masalah kesejahteraan

sosial.

Sasaran dan arah pembangunan dalam rangka perlindungan kesejahteraan  sosial.

1. Tersusunnya kebijakan peningkatan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial

dan sistem perlindungan sosial bagi PMKS

2. Meningkatnya jumlah PMKS dan kelompok rentan lainnya yang mendapatkan akses

bantuan sosial, pelayanan rehabilitasi sosial dan jaminan sosial

3. Menurunnya persentase fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan PMKS

4. Meningkatnya peran TKSM/relawan sosial, karang taruna dan organisasi sosial.

5. Dimanfaatkannya berbagai hasil penelitian dan pengkajian bidang kesejahteraan sosial

Dalam penataan manajemen pelayanan kesejahteraan sosial

6. Meningkatnya upaya pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dankearifan lokal

7. Meningkatnya keserasian kebijakan dan koordinasi pelaksanaan penanggulangan

Kemiskinan dan pemenuhan hak sosial dasar kesejahteraan rakyat

8. Terjaminnya bantuan sosial bagi korban bencana alam dan sosial

9. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

10. Meningkatkan pemberdayaan bagi keluarga, fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya;

11. Mendorong dan memfasilitaskan keluarga dan masyamkat dalam melaksanakan tanggung

jawab sosial terhadap anak, lanjut usia dan kelompok rentan lainnya

12.Mengembangkan jaringan kerja nasional dan internasional dalam penyelenggaraan

pelayanan kesejahteraan sosial

13.Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pekerjaan sosial

14. Memberikan perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran yang mencakup Rumah

Tangga Sangat Miskin, Miskin, dan Hampir Miskin.